NEWS.UMIKA.ID | JAKARTA, – Sejumlah organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Front Persaudaraan Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, dan Persaudaraan Alumni (Persada) 212 bersiap menggelar Reuni Akbar 212 pada Rabu, 2 Desember 2026 (22 Jumadil Akhir 1448 H). Kegiatan yang berlangsung di kawasan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, ini menjadi momentum peringatan satu dekade Aksi Bela Islam sejak pertama kali digelar pada 2016.
Berdasarkan publikasi resmi panitia penyelenggara, acara akan dimulai sejak waktu Magrib hingga selesai. Rangkaian kegiatan keagamaan dijadwalkan mengisi acara tersebut, mulai dari salat Magrib dan Isya berjamaah, zikir, munajat, muhasabah, hingga pembacaan maulid serta qashidah. Selain itu, sejumlah tokoh dan perwakilan organisasi masyarakat direncanakan menyampaikan sambutan di hadapan peserta. Sebagai agenda pendukung, GNPF Ulama juga menyiapkan gelaran Ijtima Ulama pada akhir November 2026.
Dari sisi pesan dan seruan, panitia mengusung tema seputar “Revolusi Akhlak”, komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta solidaritas bagi kemerdekaan Palestina. Di samping itu, acara ini juga membawa sejumlah tuntutan politik terkait dinamika nasional.
Dalam konferensi pers pada Selasa, 10 November 2026, Ketua Umum FPI Habib Muhammad Alatas menyampaikan bahwa salah satu agenda utama kegiatan adalah mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian, dalam materi seruan aksi yang beredar pada 19 November 2026, pihak penyelenggara turut mencantumkan tuntutan agar mantan Presiden Joko Widodo dan Gibran diadili secara hukum.
Tuntutan politik tersebut mencuat di tengah perubahan peta kekuasaan nasional yang terjadi beberapa hari setelah konferensi pers panitia. Pada Kamis, 12 November 2026, Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Langkah pengunduran diri tersebut berdampak langsung pada agenda parlemen. Rapat paripurna DPR yang sebelumnya dijadwalkan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait proses pemakzulan akhirnya dibatalkan. Mengacu pada ketentuan ketatanegaraan yang dilaporkan media pada 12 November 2026, MPR kini memiliki waktu maksimal 60 hari untuk menggelar sidang penetapan wakil presiden definitif yang baru guna mengisi kekosongan jabatan tersebut.
