NEWD.UMIKA.ID | BANDUNG (06/11) – Memasuki hari kedua rangkaian kunjungan studi banding, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Karawang yang membahas Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual Berisiko melanjutkan kunjungan ke Dinas Kesehatan Kota Bandung, Jumat (6/11).
Kota Bandung dipilih sebagai salah satu tujuan studi banding karena telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) terkait penanganan LGBT. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Bandung menjadi salah satu instansi yang dikunjungi karena memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan tersebut.
Kunjungan ini menjadi momentum bagi Pansus DPRD Karawang untuk menggali referensi, mempertajam substansi, serta menyempurnakan Raperda yang tengah dibahas untuk diterapkan di Kabupaten Karawang.
Seperti halnya kunjungan sebelumnya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, pertemuan di Kota Bandung juga diwarnai sejumlah pertanyaan dari anggota Pansus yang dijawab langsung oleh jajaran Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Salah satu peserta yang aktif menyampaikan masukan adalah Cep Yudi, perwakilan dari Karawang. Ia mengajukan tiga pertanyaan strategis yang berfokus pada pola penanganan, efektivitas program, dan penguatan sinergitas lintas sektor.
Pertama, terkait flowchart penanganan. Cep Yudi mempertanyakan ketersediaan diagram alur atau mekanisme sistematis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. Menurutnya, flowchart tersebut penting sebagai referensi atau benchmark dalam merancang mekanisme penanganan kasus di Kabupaten Karawang.
Kedua, mengenai upaya pencegahan, penanggulangan, dan penindakan. Ia menggali langkah konkret yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kota Bandung, sehingga berbagai praktik dan kebijakan yang dinilai efektif dapat diadopsi melalui pendekatan ATM (Amati, Tiru, Modifikasi) untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Kabupaten Karawang.
Ketiga, menyangkut sinergitas pentahelix. Cep Yudi menyoroti pentingnya kolaborasi antarsektor, khususnya dengan perguruan tinggi. Ia mendorong agar hasil riset dan kajian akademis dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan program pencegahan dan penanggulangan yang lebih terukur dan berbasis data.
Kunjungan ke Kota Kembang ini sekaligus menjadi penutup rangkaian studi banding Pansus setelah sebelumnya mengunjungi empat daerah, yakni Surabaya, Bogor, Bekasi, dan Kabupaten Bandung.
Seluruh hasil kunjungan tersebut selanjutnya akan dihimpun, disinkronisasi, dan dianalisis sebagai bahan evaluasi serta penyempurnaan Raperda, baik melalui penambahan maupun pengurangan substansi agar regulasi yang dihasilkan lebih tajam, aplikatif, dan sesuai kebutuhan daerah.
Penyempurnaan Raperda dan Rencana Pembentukan Komisi Khusus
Agenda berikutnya, pada Senin, 9 November, Pansus DPRD Karawang dijadwalkan kembali menggelar rapat untuk menelaah hasil revisi Raperda yang disusun oleh tim Naskah Akademik (NA) dari Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA). Dokumen tersebut juga akan disinkronkan dengan naskah akademik yang disiapkan Cep Yudi selaku bagian dari tim hukum ASPIKA.
Setelah pembahasan di tingkat Pansus, direncanakan pula kunjungan lapangan yang melibatkan anggota Pansus, ASPIKA, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait ke beberapa tempat hiburan di Kabupaten Karawang.
Langkah tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi di lapangan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi, sehingga Raperda tidak hanya bertumpu pada kajian normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.
Selain itu, muncul pula rencana pembentukan komisi khusus yang menangani persoalan terkait LGBT. Gagasan ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan dapat berjalan lebih mudah, efektif, terukur, dan terarah.
Dengan berakhirnya rangkaian studi banding ini, Pansus diharapkan memiliki referensi yang lebih komprehensif dalam menyempurnakan Raperda. Tujuannya, menghasilkan regulasi yang memiliki landasan akademis, kejelasan mekanisme pelaksanaan, serta tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
