UMIKA.ID, Gaza, Palestina,— Pemerintah Palestina dan kelompok Hamas menyambut positif pernyataan bersama dari para pemimpin Inggris, Prancis, dan Kanada yang mendesak Israel menghentikan agresinya di Jalur Gaza. Tindakan militer Israel disebut sebagai genosida dan diperingatkan akan memicu respons lanjutan dari komunitas internasional jika tidak segera dihentikan.
Pernyataan tersebut dikeluarkan pada Senin (19/5) oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Mereka menegaskan bahwa Israel harus menghentikan operasi militer di Gaza serta membuka akses bantuan kemanusiaan tanpa syarat.
“Kami sangat menentang perluasan operasi militer Israel di Gaza. Tingkat penderitaan kemanusiaan di Gaza sudah berada pada titik yang tidak dapat diterima,” bunyi pernyataan tersebut.
Ketiga pemimpin juga memperingatkan bahwa perluasan permukiman Israel di Tepi Barat harus dihentikan dan membuka kemungkinan sanksi terhadap Tel Aviv jika kekerasan tidak segera diakhiri.
Respons Positif dari Palestina
Kantor Kepresidenan Palestina melalui kantor berita resmi WAFA menyebut pernyataan tersebut sebagai langkah berani dan sejalan dengan tuntutan rakyat Palestina, termasuk penghentian agresi, pelaksanaan solusi dua negara, pembebasan sandera dan tahanan, penarikan pasukan Israel dari Gaza, serta masuknya bantuan kemanusiaan.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas kembali menegaskan pentingnya peran Negara Palestina dalam mengelola urusan sipil dan keamanan di Gaza pasca-konflik. Ia juga menyatakan bahwa pernyataan dari ketiga negara Barat tersebut mencerminkan tekanan global yang semakin besar terhadap Israel untuk menghentikan kejahatan perang di wilayah pendudukan.
Wakil Presiden Otoritas Palestina, Hussein Al-Sheikh, melalui akun resminya di platform X (dulu Twitter), juga menyambut baik pernyataan itu. Ia menyerukan agar Inggris, Prancis, dan Kanada segera mengakui secara resmi Negara Palestina.
Hamas: Ini Langkah ke Arah yang Benar
Kelompok Hamas dalam pernyataan resminya menyebut pernyataan tersebut sebagai bentuk penolakan internasional terhadap kebijakan blokade dan kelaparan sistematis yang diberlakukan Israel atas Gaza.
Mereka menilai sikap Inggris, Prancis, dan Kanada mencerminkan perlawanan terhadap upaya genosida dan pemindahan paksa penduduk oleh pemerintah pendudukan Israel. Hamas juga menegaskan bahwa komunitas internasional harus segera mengambil tindakan konkret berdasarkan pernyataan itu.
“Ini adalah langkah penting ke arah yang benar untuk menghidupkan kembali prinsip-prinsip hukum internasional yang selama ini coba dihancurkan oleh pemerintahan Netanyahu,” ungkap Hamas.
Hamas turut menyerukan negara-negara Arab, Islam, Uni Eropa, dan seluruh masyarakat dunia untuk mengambil langkah tegas menghentikan agresi dan menyeret para pemimpin Israel ke Mahkamah Internasional sebagai penjahat perang.
Israel Menolak Keras
Menanggapi desakan internasional tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak mentah-mentah isi pernyataan itu. Ia menyebut desakan dari ketiga pemimpin Barat sebagai “hadiah besar” bagi serangan 7 Oktober 2023, yang merupakan awal dari eskalasi terbaru konflik Israel-Palestina.
Netanyahu menuduh ketiga pemimpin tersebut mendukung kekerasan terhadap Israel dan menegaskan bahwa operasi militer akan terus dilanjutkan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich secara terbuka menyatakan tekadnya untuk melanjutkan kebijakan blokade pangan dan bahkan menghancurkan seluruh wilayah selatan Gaza. Ia juga mendukung rencana pemindahan paksa warga Gaza ke luar wilayah tersebut.
Krisis Kemanusiaan Terburuk
Israel meluncurkan operasi militer besar-besaran sejak 7 Oktober 2023 dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat. Militer Israel telah melancarkan berbagai serangan darat dan udara yang menyebabkan lebih dari 174.000 korban jiwa dan luka-luka, mayoritas di antaranya adalah anak-anak dan perempuan.
Lebih dari 11.000 orang dinyatakan hilang, sementara ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Sejak awal Maret, Israel juga menutup akses bantuan kemanusiaan secara menyeluruh kepada sekitar 2,4 juta warga Gaza, menyebabkan bencana kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Langkah militer terbaru yang diberi nama Operasi Kereta Gideon diluncurkan Minggu (18/5) lalu di beberapa titik di Gaza, yang semakin memperburuk situasi di lapangan. Komunitas internasional kini menyoroti krisis di Gaza sebagai salah satu bencana kemanusiaan terburuk dalam sejarah modern.
Editor: Kang Adi Suryadi
Sumber: WAFA, AFP, Al Jazeera, The Guardia
