UMIKA.ID, Rafah, Jalur Gaza — Ribuan warga Palestina yang kelaparan dan putus asa menyerbu pusat distribusi bantuan baru yang didirikan oleh Israel dan Amerika Serikat di Rafah, Gaza selatan, pada Selasa (27/5/2025). Insiden yang memicu kekacauan ini berujung pada penembakan peluru tajam oleh kontraktor keamanan swasta, sebagaimana diperingatkan sebelumnya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga kemanusiaan internasional.
Dalam laporan yang dirilis oleh Associated Press (AP), terdengar suara tembakan senjata dan tembakan dari tank-tank Israel ketika warga Palestina mencoba mendekati pusat distribusi. Asap terlihat mengepul dari titik ledakan, namun hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban.
Pusat distribusi bantuan tersebut merupakan bagian dari inisiatif kontroversial yang ditangani oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF) — lembaga yang ditunjuk langsung oleh Israel dan AS, menggantikan peran PBB dan organisasi internasional yang telah dilarang beroperasi oleh otoritas Israel. Langkah ini mendapat kecaman luas dari komunitas internasional karena dianggap tidak transparan dan minim keahlian logistik.
“Setelah berbulan-bulan blokade total, rakyat Palestina benar-benar putus asa. Mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan anak-anak mereka dari kelaparan,” lapor koresponden Aljazirah dari Deir el-Balah.
Distribusi Bantuan: Antara Harapan dan Kekacauan
Skema bantuan ini memasuki hari keduanya saat ribuan warga Palestina melintasi garis militer Israel untuk menuju ke pusat yang terletak di pinggiran Rafah. Video amatir yang beredar menunjukkan kerumunan orang berdesakan, menerobos pagar yang rusak, dan berlari menuju truk-truk logistik yang membawa bantuan makanan. Namun, situasi berubah mencekam ketika pasukan keamanan swasta melepaskan tembakan guna mengendalikan kerumunan.
Menurut Aljazirah, suasana berubah menjadi “kekacauan total” saat warga yang baru saja kembali ke tempat penampungan membawa paket bantuan memicu eksodus warga lainnya menuju titik distribusi. Aparat keamanan kembali menembakkan peluru tajam untuk membubarkan massa yang membludak.
Hardin Lang dari Refugees International mengecam keras keputusan Israel dan AS yang membentuk sistem distribusi sendiri tanpa melibatkan PBB.
“Distribusi bantuan di wilayah konflik adalah operasi kompleks yang memerlukan pengalaman dan logistik tinggi. Menyerahkannya pada entitas baru hanya memperparah krisis,” kata Lang kepada Aljazirah.
PBB dan Komunitas Internasional Dikesampingkan
Langkah Israel melarang keterlibatan PBB dan LSM internasional menambah keprihatinan atas efektivitas dan akuntabilitas distribusi bantuan. Organisasi-organisasi tersebut telah berpengalaman puluhan tahun menangani krisis serupa, namun kini justru dilarang terlibat langsung oleh otoritas Israel.
GHF, yayasan baru yang tidak dikenal luas sebelum perang ini, mendapat mandat penuh untuk menggantikan lembaga-lembaga internasional. Banyak pengamat menilai hal ini sebagai upaya politik Israel untuk mengontrol jalur bantuan dan mengisolasi peran dunia internasional.
Sementara itu, militer Israel belum memberikan tanggapan resmi atas insiden penembakan tersebut. Tidak diketahui secara pasti apakah tembakan berasal dari pasukan Israel langsung atau dari pihak keamanan swasta yang disewa untuk menjaga distribusi bantuan.
Krisis Kemanusiaan yang Memburuk
Insiden di Rafah mencerminkan memburuknya kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza yang telah menghadapi blokade total selama berbulan-bulan. Data terakhir dari lembaga kemanusiaan menunjukkan lebih dari 80% warga Gaza kini berada di ambang kelaparan akut. Anak-anak, wanita, dan lansia menjadi kelompok paling rentan dalam krisis ini.
“Ini bukan hanya soal distribusi makanan, ini soal keadilan kemanusiaan. Kami menyaksikan sistem distribusi yang gagal dari hari pertama,” ujar seorang relawan kemanusiaan di Rafah kepada media lokal.
Tuntutan Internasional: Kembalikan Peran PBB dan LSM
Desakan internasional kembali menguat agar Israel segera mengizinkan masuknya lembaga-lembaga kemanusiaan independen seperti PBB, ICRC, dan World Food Programme (WFP). Mereka dianggap memiliki kapabilitas dan kredibilitas untuk menjangkau wilayah-wilayah terdampak dengan aman dan efektif.
Jika skema distribusi ala Israel dan AS ini terus berlangsung tanpa pengawasan dan prosedur yang jelas, para pengamat memperingatkan bahwa Gaza berisiko mengalami bencana kelaparan skala besar — sesuatu yang oleh PBB disebut sebagai “famine in real time”.
Sumber: Al-Jazazeraa, Republika
