UMIKA.ID, Ahmedabad, India — Lebih dari 7.000 rumah, sebagian besar milik komunitas Muslim, dihancurkan dalam operasi besar-besaran oleh Pemerintah Kota Ahmedabad (AMC) di wilayah Chandola Talab, negara bagian Gujarat. Tindakan ini menyebabkan ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, menimbulkan kecaman luas dari para aktivis hak asasi manusia dan organisasi masyarakat sipil.
Dalih Keamanan Nasional dan Isu Imigrasi
Pemerintah setempat mengklaim bahwa operasi ini dilakukan atas dasar keamanan nasional, menyusul insiden serangan di Pahalgam pada 26 April 2025. Mereka menuduh bahwa wilayah yang dibongkar telah lama dihuni oleh imigran ilegal asal Bangladesh, yang disebut mengancam stabilitas sosial dan keamanan negara.
Sejak serangan tersebut, lebih dari 6.500 orang, sebagian besar adalah Muslim, telah ditahan untuk pemeriksaan kewarganegaraan. Namun, data menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka memiliki dokumen resmi kewarganegaraan India, seperti kartu pemilih dan Aadhaar.
Dukungan Pengadilan Terhadap Pembongkaran
Operasi pembongkaran ini mendapatkan legitimasi hukum setelah Pengadilan Tinggi Gujarat mengizinkan tindakan tersebut pada 28 April, dengan dalih bahwa pembangunan rumah-rumah tersebut dilakukan di atas tanah milik pemerintah yang dianggap sebagai bagian dari kawasan lindung Danau Chandola.
Sebagai bagian dari tindakan tersebut, sekitar 4.000 gubuk di wilayah Siyasatnagar dan Bengali Vaas dihancurkan. Mayoritas penghuni adalah pekerja harian, pemulung, dan pendatang dari negara bagian lain seperti Rajasthan, Madhya Pradesh, dan Bengal Barat. Banyak dari mereka telah bermukim di kawasan itu selama lebih dari empat dekade.
Korban Berstatus Warga Negara India
Aktivis masyarakat menyatakan bahwa tuduhan pemerintah mengenai keberadaan “imigran ilegal” tidak sepenuhnya berdasar. Dari lebih dari 1.000 orang yang ditahan atas dugaan sebagai warga Bangladesh, 850 di antaranya akhirnya dibebaskan setelah dikonfirmasi sebagai warga negara India.
Kecaman dari Lembaga Masyarakat dan Islam
Berbagai organisasi masyarakat sipil dan kelompok keagamaan mengecam tindakan pemerintah yang dinilai tidak manusiawi.
Mujahid Nafees, dari Komite Koordinasi Minoritas Gujarat, menyebut pembongkaran ini sebagai tindakan sistematis untuk menindas komunitas Muslim.
“Ini adalah upaya untuk menutupi kegagalan administratif dengan menghukum masyarakat secara kolektif,” ujarnya.
Sementara itu, Wasif Hussain dari Jamaat-e-Islami Hind Gujarat juga menyuarakan keprihatinannya.
“Banyak warga dipaksa keluar secara terburu-buru tanpa adanya persiapan apa pun. Padahal mereka memiliki dokumen kewarganegaraan yang sah,” kata Wasif.
Tidak Ada Akomodasi Alternatif
Kondisi menjadi lebih buruk karena hingga kini, tidak ada solusi tempat tinggal yang ditawarkan oleh pemerintah kepada warga yang terdampak. Ribuan keluarga kini hidup dalam ketidakpastian, tanpa tempat tinggal, makanan, dan akses sanitasi yang layak.
Para aktivis dan tokoh masyarakat menuntut:
- Penghentian segera operasi pembongkaran,
- Penyediaan perumahan alternatif bagi warga yang terdampak,
- Pemeriksaan kewarganegaraan secara adil dan transparan, serta
- Pendekatan yang lebih manusiawi dari aparat pemerintah.
Isu Hak Asasi dan Diskriminasi Agama
Tindakan ini menambah daftar panjang dugaan diskriminasi yang dihadapi komunitas Muslim di India dalam beberapa tahun terakhir. Organisasi hak asasi manusia internasional juga mulai menyoroti peristiwa ini sebagai bentuk pelanggaran hak atas perumahan yang layak.
Seruan untuk Keadilan
Sejumlah pengacara hak asasi dan LSM telah mengajukan banding hukum atas keputusan Pengadilan Tinggi dan meminta intervensi Mahkamah Agung India.
Salah satu korban, seorang ibu beranak tiga yang telah tinggal di wilayah Bengali Vaas selama 35 tahun, berkata dengan penuh haru:
“Kami orang miskin. Kami bekerja keras setiap hari. Rumah ini adalah hasil dari puluhan tahun kerja kami. Sekarang semuanya hilang.”
Kesimpulan
Operasi pembongkaran di Chandola Talab menunjukkan betapa rentannya masyarakat miskin dan minoritas terhadap kebijakan negara yang tidak berpihak pada keadilan sosial. Tanpa solusi akomodatif dan dialog inklusif, tindakan ini berpotensi memperdalam luka sosial dan ketidakpercayaan terhadap institusi negara.
Sumber: hidayatullah
