UMIKA.ID, Gaza,– Dalam 24 jam ke depan, pemerintah Israel berada pada titik penentu terkait kelanjutan negosiasi dengan kelompok Hamas, di tengah eskalasi militer dan tekanan internasional yang kian menguat.
Kabinet Keamanan Israel dijadwalkan menggelar sidang penting pada Minggu malam (19/5) waktu setempat. Pertemuan ini akan menjadi momen krusial untuk menentukan arah perundingan menyangkut gencatan senjata dan pertukaran tahanan.
Mengutip laporan harian Yedioth Ahronoth, para pejabat Israel menyebut tekanan dari dunia internasional semakin kuat untuk mendorong tercapainya kesepakatan damai. Pemerintah disebut tengah memberi ruang bagi proses diplomasi, meskipun masih bertahan pada posisi tegas: hanya bersedia menerima penyesuaian kecil dalam kerangka yang diajukan utusan AS, Steven Wietkoff, tanpa perubahan signifikan.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap bersikukuh bahwa pembebasan seluruh tawanan Israel harus dilakukan tanpa menghentikan operasi militer. “Ini bukan panggung sandiwara. Saatnya memilih: damai atau perang,” ujar seorang pejabat tinggi kepada media.
Perkembangan di Doha
Situs berita Walla mengabarkan bahwa sejumlah kemajuan telah dicapai dalam negosiasi yang digelar di Doha. Seorang pejabat Amerika Serikat yang dekat dengan proses perundingan mengatakan bahwa pembahasan berlangsung serius, namun tetap diperlukan beberapa hari lagi untuk mengetahui apakah hasil konkret bisa dicapai.
Menurut sumber tersebut, Hamas telah menunjukkan kesiapan untuk mengikuti dialog terbuka mengenai proposal gencatan senjata dan pertukaran tawanan. Namun, laporan dari Al Jazeera menyebutkan bahwa delegasi Israel yang hadir di Doha belum diberi wewenang penuh untuk memutuskan hal-hal strategis, yang menjadi penghambat utama kemajuan pembicaraan.
Kanal TV Israel, Kan, melaporkan bahwa kedua pihak telah menyatakan kesediaannya untuk melanjutkan perundingan tanpa prasyarat, dalam upaya membuka jalan menuju terobosan setelah kebuntuan panjang.
Situs berita Axios turut melaporkan bahwa tim negosiator Israel telah merekomendasikan kelanjutan dialog kepada Netanyahu. Meski tidak mudah, mereka menilai masih ada celah untuk meraih kesepakatan.
Di sisi lain, Netanyahu melakukan konsultasi dengan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant dan Israel Katz, membahas potensi perluasan operasi militer jika upaya diplomasi gagal.
Desakan dari Dalam Negeri
Selain tekanan dari dunia internasional, pemerintah Israel juga menghadapi tekanan kuat dari masyarakat domestik. Pada Sabtu (18/5), keluarga para sandera yang masih ditahan di Gaza mendesak pemerintah agar segera menyudahi perang dan memulangkan para tawanan.
Dalam konferensi pers, mereka menuduh Netanyahu memprioritaskan agenda politik pribadi dan kelompok ekstrem sayap kanan, ketimbang menyelamatkan nyawa para tawanan. “Penghentian perang dan pemulangan tawanan adalah kepentingan nasional,” tegas pernyataan mereka.
Ribuan warga Israel turun ke jalan di Tel Aviv sebagai bentuk solidaritas, menyerukan agar pemerintah segera mengakhiri konflik. Aksi serupa juga terjadi di Rehovot, meski berujung ricuh setelah pendukung pemerintah menyerang demonstran oposisi, memicu kecaman dari berbagai kalangan.
Mantan Perdana Menteri Ehud Barak yang hadir dalam unjuk rasa turut menyampaikan kritik keras. “Pemerintahan ini tidak mampu menyelesaikan krisis. Harus dijatuhkan,” ujarnya sembari menyerukan pembangkangan sipil sebagai bentuk perlawanan.
Sikap Amerika Serikat
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa pemerintahannya masih aktif mendorong penyelesaian damai. Dalam wawancara dengan CBS News, Rubio mengaku telah berbicara langsung dengan Netanyahu dan menyampaikan harapan agar kabar baik segera datang dari Gaza.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa perdamaian tidak akan tercapai selama Hamas masih menguasai Gaza dengan kekuatan senjata. Rubio menyebut bahwa pihaknya tidak menutup mata terhadap korban sipil akibat konflik, namun menekankan bahwa AS berkomitmen mengakhiri kekuasaan Hamas untuk membuka jalan menuju masa depan Gaza yang damai.
Ia juga menambahkan bahwa jika kesepakatan tidak segera tercapai, besar kemungkinan Israel akan melanjutkan ofensif militernya dalam waktu dekat.
Hamas: Tidak Ada Lagi Kesepakatan Parsial
Dari pihak Hamas, juru bicara senior Taher al-Nounou menegaskan bahwa kelompoknya tidak lagi menerima kesepakatan bersifat parsial. Dalam pernyataan kepada Reuters, ia menyatakan bahwa pembicaraan di Doha dilakukan secara serius, tanpa syarat awal.
Menurut al-Nounou, Hamas terbuka terhadap semua usulan yang menyentuh isu utama, termasuk penghentian agresi, penarikan pasukan Israel dari Gaza, dan pembangunan kembali wilayah yang hancur. Ia menyayangkan sikap Amerika Serikat yang dinilai kurang tegas terhadap Israel dalam hal penyaluran bantuan kemanusiaan.
Tokoh Hamas lainnya, Mahmoud Mardawi, menyatakan bahwa perundingan berjalan intensif. Ia menegaskan bahwa tuntutan mereka tetap: penghentian total serangan militer dan dimulainya proses rekonstruksi.
Saat ini, Israel memperkirakan masih terdapat 58 warganya yang ditawan di Gaza, dengan sekitar 20 orang diyakini masih hidup.
Selama empat hari terakhir, militer Israel diketahui meningkatkan intensitas serangan, bertepatan dengan keberangkatan delegasi negosiasi ke Doha dan kunjungan mantan Presiden AS Donald Trump ke kawasan tersebut.
Konteks Lebih Luas
Upaya menuju perdamaian ini bukan yang pertama. Sebelumnya, fase awal kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan sempat berjalan pada Januari 2024, dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS. Namun, pada Maret, Netanyahu membatalkan fase kedua dan kembali melancarkan serangan.
Sejak 7 Oktober 2023, agresi militer Israel yang didukung penuh oleh Amerika Serikat telah menyebabkan lebih dari 173.000 korban di Gaza, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Sebanyak 11.000 orang lebih masih dinyatakan hilang.
