NEWS.UMIKA.ID | BANDUNG – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Karawang yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Seksual Berisiko menggelar studi banding ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Kamis (5/11/2026).
Kunjungan yang berlangsung di Kompleks Pemerintah Kabupaten Bandung tersebut bertujuan memperdalam materi serta memperkuat substansi Raperda sebelum memasuki tahapan pembahasan lanjutan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Kabupaten Bandung menjadi salah satu daerah tujuan dalam rangkaian studi banding Pansus DPRD Karawang. Sebelumnya, rombongan telah mengunjungi Surabaya, Bekasi, dan Bogor. Rangkaian kunjungan dijadwalkan berakhir pada Jumat (6/11/2026) di Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Pemilihan sejumlah daerah tersebut didasarkan pada pengalaman masing-masing dalam menerapkan kebijakan terkait pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual berisiko, dengan pendekatan serta leading sector yang berbeda. Kabupaten Bandung, misalnya, melibatkan Dinas Kesehatan dengan fokus pada aspek kesehatan masyarakat, sementara daerah lainnya menitikberatkan pada aspek ketertiban melalui Satpol PP.
Kegiatan yang dipimpin Ketua Pansus, Hj. Saidah, tersebut diikuti 10 anggota Pansus dan berlangsung sekitar tiga jam, mulai pukul 11.00 hingga 14.00 WIB. Diskusi berjalan interaktif dengan berbagai pertanyaan dan pemaparan dari kedua belah pihak.
Turut mendampingi rombongan Pansus, tim hukum ASPIKA, Cep Yudi, yang menyampaikan sejumlah pertanyaan strategis terkait implementasi kebijakan di Kabupaten Bandung.
Beberapa hal yang menjadi sorotannya meliputi mekanisme atau flowchart pencegahan, pola penanggulangan berdasarkan temuan maupun hasil pemeriksaan, bentuk tindakan dan sanksi melalui pendekatan kultural, serta penguatan kolaborasi pentahelix.
Cep Yudi juga menyoroti pentingnya keterlibatan perguruan tinggi melalui riset berkelanjutan agar kebijakan yang disusun memiliki landasan kajian dan evaluasi yang kuat.
Dalam pemaparannya, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung menyampaikan sejumlah pengalaman dalam menangani persoalan kesehatan yang berkaitan dengan perilaku seksual berisiko. Mereka juga menjelaskan pola kemitraan dan kerja sama lintas lembaga untuk mendukung penanganan persoalan yang berkaitan dengan kelompok LGBTQ.
Pihak Dinas Kesehatan turut menyampaikan harapan agar Perda yang nantinya disusun DPRD Karawang dapat menjadi solusi dalam menangani persoalan tersebut, termasuk memutus rantai penyebaran perilaku seksual berisiko melalui kebijakan yang tepat.
Sementara itu, Cep Yudi berpandangan bahwa isu hak asasi manusia (HAM) perlu ditempatkan secara proporsional dalam pembahasan dan penegakan hukum. Menurutnya, penggunaan isu HAM sebagai propaganda yang tidak disertai pembahasan secara objektif berpotensi melemahkan semangat dan efektivitas penegakan hukum.
Ia berharap Perda yang dihasilkan nantinya tidak berhenti sebagai aturan administratif, tetapi memiliki substansi dan mekanisme implementasi yang jelas sehingga mampu menjawab persoalan di tengah masyarakat.
Suasana studi banding berlangsung akrab dan komunikatif. Selain menjawab pertanyaan anggota Pansus, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung juga membagikan sejumlah pengalaman serta contoh kasus yang pernah ditangani sebagai bahan pembelajaran.
Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama antara anggota Pansus DPRD Karawang, tim hukum ASPIKA, dan jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
Hasil kunjungan ini diharapkan menjadi salah satu bahan penguatan dalam penyempurnaan Raperda, sehingga regulasi yang disusun memiliki dasar kajian yang kuat, mekanisme pelaksanaan yang terukur, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
