UMIKA Media – 17+8 Demands merupakan tuntutan yang lahir dari suara rakyat. Ia menegaskan kembali prinsip bahwa rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Tuntutan ini bukan sekadar daftar keinginan, melainkan kompas arah bangsa agar tetap berjalan sesuai cita-cita kemerdekaan.[1]
Gerakan tersebut hadir ketika rakyat merasa suara mereka terabaikan. Maka, 17+8 Demands menjadi bukti bahwa masyarakat tidak pernah lelah memperjuangkan ruang demokrasi. Melalui tuntutan ini, rakyat ingin memastikan pembangunan tidak hanya berpihak pada segelintir elite, tetapi juga pada seluruh lapisan bangsa.
17+8 Demands Dan Kedaulatan Rakyat
Kedaulatan rakyat adalah prinsip dasar negara demokratis. Dalam konteks 17+8 Demands, kedaulatan ini dipahami sebagai hak rakyat untuk menentukan arah kebijakan, pembangunan, dan keadilan sosial.
Rakyat berhak menyuarakan aspirasi, dan negara wajib mendengarkan serta melaksanakannya. Tanpa kedaulatan rakyat, pembangunan akan kehilangan ruhnya. Ia hanya menjadi proyek formalitas, tanpa menghadirkan kesejahteraan bagi banyak orang.[2]
Maka, 17+8 Demands bukan sekadar gerakan politik, melainkan manifestasi moral bahwa bangsa tidak boleh dipisahkan dari suara rakyatnya.
Poin-Poin Dalam 17+8 Demands
Isi 17+8 Demands mencerminkan berbagai aspek kehidupan rakyat, mulai dari politik, ekonomi, hingga sosial budaya. Tuntutan ini menekankan pentingnya distribusi keadilan dan pemerataan. Berikut beberapa poin yang menjadi inti:
-
Menegakkan demokrasi yang sehat dan bebas dari intervensi oligarki.
-
Menjamin hak rakyat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
-
Memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang merata.
-
Mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan asing.
-
Menolak segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme.
-
Menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
-
Menjaga lingkungan hidup demi keberlanjutan generasi.
-
Menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
Tambahan 8 tuntutan hadir untuk menegaskan hal-hal yang lebih spesifik, seperti perlindungan terhadap petani, nelayan, pekerja, serta penolakan terhadap kebijakan yang merugikan rakyat kecil.
Kedaulatan Rakyat Sebagai Pondasi Peradaban
Bangsa yang besar tidak hanya berdiri di atas kekuatan ekonomi atau militer. Ia berdiri tegak karena menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. 17+8 Demands hadir sebagai pengingat bahwa peradaban hanya dapat tumbuh jika rakyat dilibatkan secara penuh.
Ketika rakyat diberi ruang, mereka akan berkontribusi dalam menciptakan inovasi, keadilan, dan keseimbangan. Sebaliknya, jika rakyat dipinggirkan, peradaban akan rapuh dan mudah runtuh.
Peradaban bangsa bukan sekadar gedung tinggi atau teknologi canggih. Ia adalah kesadaran kolektif yang dibangun bersama. Dan 17+8 Demands menjadi pijakan moral agar bangsa Indonesia tidak kehilangan arah.[3]
Sejarah Kedaulatan Rakyat Dan 17+8 Demands
Sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat selalu menjadi kunci utama. Proklamasi 1945 adalah wujud dari perlawanan rakyat yang tidak rela dijajah. Begitu juga reformasi 1998, di mana rakyat menuntut perubahan dan menumbangkan rezim otoriter.
17+8 Demands lahir dalam semangat yang sama. Ia menegaskan bahwa perjuangan belum selesai. Kedaulatan rakyat harus terus dipertahankan agar cita-cita kemerdekaan tidak hanya berhenti pada teks, tetapi benar-benar nyata dalam kehidupan.[4]
Relevansi 17+8 Demands Dengan Masa Kini
Di era globalisasi, rakyat menghadapi tantangan besar. Kapitalisme global, krisis lingkungan, dan politik transaksional sering mengancam kehidupan masyarakat.
Dalam konteks ini, 17+8 Demands menjadi panduan. Ia mengingatkan pemerintah bahwa rakyat bukan objek kebijakan, tetapi subjek utama. Kebijakan ekonomi harus berpihak pada rakyat, bukan hanya investor. Kebijakan politik harus melibatkan rakyat, bukan hanya elite.
Dengan begitu, kedaulatan rakyat akan menjadi tameng sekaligus energi untuk menghadapi tantangan zaman.
Peradaban Bangsa Berdiri Di Atas Rakyatnya
Peradaban bangsa tidak pernah lahir dari kekuasaan yang menindas. Ia hanya lahir dari kesadaran rakyat yang merdeka. 17+8 Demands menegaskan hal ini dengan gamblang.
Bangsa yang membangun peradaban tanpa melibatkan rakyat akan terjebak dalam kepalsuan. Namun, bangsa yang menjadikan rakyat sebagai pusat akan melahirkan tatanan adil dan beradab.
Kedaulatan rakyat adalah inti dari semua tuntutan. Tanpa itu, semua pembangunan hanyalah topeng yang menutupi ketidakadilan.
Menutup Dengan Kedaulatan Rakyat
17+8 Demands adalah warisan moral sekaligus tuntunan politik yang relevan sepanjang masa. Ia menegaskan bahwa kedaulatan rakyat bukan sekadar jargon, melainkan jalan nyata membangun peradaban bangsa.
Dengan menjadikan rakyat sebagai pusat pembangunan, Indonesia akan melahirkan tatanan yang adil, sejahtera, dan berdaulat. Maka, perjuangan menjaga kedaulatan rakyat adalah perjuangan menjaga peradaban itu sendiri.
konsultasi di sini
Sumber Refrensi :
[1] Hatta, 2019, Demokrasi Kita, Jakarta, LP3ES, hlm. 45
[2] Noer, 2017, Pemikiran Politik di Indonesia, Bandung, Mizan, hlm. 88
[3] Sjahrir, 2015, Perjuangan Demokrasi, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 133
[4] Latif, 2019, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Jakarta, Gramedia, hlm. 67
