UMIKA.ID, Brussels, 21 Mei 2025 — Uni Eropa resmi mengumumkan akan memulai proses peninjauan terhadap hak istimewa dagang yang selama ini diberikan kepada Israel, menyusul meningkatnya keprihatinan internasional atas situasi kemanusiaan yang memburuk di Jalur Gaza.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, dalam konferensi pers usai pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa di Brussels pada Selasa (20/5/2025).
“Dari diskusi hari ini, jelas bahwa mayoritas negara anggota mendukung peninjauan Pasal Dua dalam Association Agreement kami dengan Israel. Maka kami akan memulai proses tersebut,” ujar Kallas, dikutip dari kantor berita Anadolu.
Kallas menegaskan bahwa proses peninjauan ini merupakan tanggapan atas situasi kemanusiaan yang disebutnya sebagai “bencana kemanusiaan” di Gaza. Ia mendesak Israel untuk segera membuka akses bantuan tanpa hambatan.
“Menyelamatkan nyawa harus menjadi prioritas utama,” katanya.
Menurut Kallas, meskipun ada sejumlah bantuan yang telah diizinkan masuk oleh otoritas Israel, jumlahnya masih sangat jauh dari cukup. Ribuan truk bantuan, ujarnya, masih tertahan di perbatasan.
“100 truk yang berhasil masuk memang langkah awal, tapi jelas tidak cukup. Bantuan harus mengalir tanpa hambatan dan dalam skala besar karena kebutuhan di lapangan sangat besar,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa keputusan untuk meninjau ulang perjanjian dagang merupakan sinyal politik kuat dari Uni Eropa. “Saya tidak akan menyebutkan jumlah atau nama negara, tetapi mayoritasnya sangat besar,” ungkapnya.
Sikap Uni Eropa Terhadap Suriah dan Rusia
Dalam kesempatan yang sama, Kallas juga menyampaikan kebijakan baru Uni Eropa terkait Suriah dan Rusia. Untuk Suriah, Uni Eropa memutuskan mencabut seluruh sanksi ekonomi yang tidak secara langsung menarget rezim Presiden Bashar al-Assad atau pelanggaran hak asasi manusia.
“Apakah semuanya berjalan baik di bawah pemerintahan Suriah yang baru? Tidak. Tetapi kami dihadapkan pada dua pilihan: memberi rakyat Suriah kesempatan, atau tidak memberi kesempatan sama sekali,” jelas Kallas.
Sementara itu, terkait konflik di Ukraina, Uni Eropa telah menyepakati paket sanksi terbaru terhadap Rusia. Paket ini mencakup larangan terhadap kapal-kapal bayangan yang mencoba menghindari sanksi yang berlaku.
“Satu-satunya cara adalah memberi tekanan lebih besar kepada Rusia agar bersedia berunding secara serius,” ujar Kallas.
Ia juga menyebutkan bahwa paket sanksi selanjutnya tengah disusun, dan akan mencakup lebih banyak sektor strategis.
Dalam hal sanksi energi, Kallas menekankan bahwa pembatasan harga minyak yang diberlakukan sebelumnya telah memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi Rusia. “Dana nasional Rusia hampir sepenuhnya terkuras,” tandasnya.
Tekanan Internasional Terus Meningkat
Langkah peninjauan perjanjian dagang oleh Uni Eropa terhadap Israel menjadi bagian dari tekanan internasional yang semakin menguat terhadap tindakan militer dan blokade kemanusiaan yang dilakukan Israel di Gaza. Sejumlah negara anggota PBB dan organisasi hak asasi manusia sebelumnya juga menyerukan agar akses bantuan kemanusiaan dibuka selebar mungkin untuk mencegah krisis kelaparan dan wabah penyakit yang semakin meluas di wilayah tersebut.
Pasal Dua dalam Association Agreement antara Uni Eropa dan Israel mencakup prinsip-prinsip dasar terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Peninjauan terhadap pasal ini dapat berujung pada pembatasan atau penghentian fasilitas dagang yang selama ini dinikmati Israel di bawah kesepakatan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Israel mengenai keputusan Uni Eropa tersebut.
