Dukungan Internasional Meningkat, Tapi Rakyat Palestina Menolak Syarat-Syaratnya
Oleh: Redaksi UMIKA Media | 1 Agustus 2025
New York, Ramallah – Gelombang dukungan internasional untuk pengakuan Negara Palestina kembali menguat. Sejumlah negara Barat bersama negara-negara Arab dalam Deklarasi New York, menyerukan terbentuknya negara Palestina merdeka sebagai bagian dari solusi dua negara. Namun, di balik pengakuan itu terselip syarat yang menjadi kontroversi: pelucutan senjata dan penghapusan peran politik Hamas.
Langkah ini menuai pertanyaan: apakah ini murni bentuk dukungan kemerdekaan bagi rakyat Palestina, ataukah strategi untuk melucuti kekuatan perlawanan yang dipimpin oleh Hamas di Jalur Gaza?
Deklarasi New York: Momen Bersejarah atau Manuver Politik?
Pada 29 Juli 2025, dalam konferensi yang diadakan di markas besar PBB, Prancis dan Arab Saudi mengumumkan Deklarasi New York, didukung oleh 17 negara dan seluruh 22 anggota Liga Arab. Deklarasi ini secara tegas menyerukan:
- Pengakuan resmi Negara Palestina
- Penyerahan kekuasaan Gaza dari Hamas kepada Otoritas Palestina (PA)
- Pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lain
- Penolakan partisipasi Hamas dalam pemilu Palestina mendatang¹
Ini adalah pertama kalinya negara-negara Arab secara terbuka mengecam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan mendesak kelompok tersebut agar “melepaskan kendali pemerintahan Gaza” demi terwujudnya perdamaian kawasan².
Hamas Dianggap Penghalang Solusi Dua Negara
Dalam konferensi tersebut, Menteri Luar Negeri Prancis menyebut, “Kami mendukung Palestina sebagai negara merdeka, tetapi dengan syarat hanya di bawah otoritas yang sah, bukan organisasi bersenjata.”³
Pernyataan ini menegaskan bahwa meski pengakuan Palestina menjadi agenda diplomatik global, ada syarat eksplisit untuk menyingkirkan Hamas dari struktur kekuasaan. Negara-negara seperti Kanada, Inggris, dan Norwegia juga menyatakan akan memberikan pengakuan formal jika Palestina dikelola oleh pemerintahan sipil yang diakui oleh komunitas internasional.
Penolakan dari Dalam Negeri Palestina
Namun, tidak semua pihak menyambut baik rencana tersebut. Menurut survei yang dilakukan Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR) pada Mei 2025:
- 64% warga Gaza dan 85% warga Tepi Barat menolak pelucutan senjata Hamas sebagai syarat perdamaian⁴
- 75% warga Palestina tidak menyetujui pengusiran pemimpin Hamas dari Gaza
- Secara politik, Hamas tetap menjadi faksi paling populer dengan dukungan 32%, dibanding Fatah yang hanya meraih 21%⁵
Peneliti PCPSR menyatakan, “Rakyat Palestina melihat Hamas bukan hanya sebagai kelompok militan, tapi juga simbol perlawanan atas pendudukan Israel.”
Dilema Pengakuan: Antara Aspirasi dan Kepentingan
Kritikus menyebut langkah internasional ini sebagai “pengakuan bersyarat” yang justru menjauhkan rakyat Palestina dari bentuk negara yang diinginkan.
“Jika pengakuan hanya diberikan kepada pemerintahan boneka yang tidak mewakili seluruh rakyat Palestina, maka ini bukan solusi dua negara, melainkan satu negara satu bayangan,” kata Hanan Ashrawi, mantan juru bicara Otoritas Palestina.
Di sisi lain, Israel dan Amerika Serikat dikabarkan mendukung pendekatan ini secara diam-diam, karena melemahkan Hamas dianggap sebagai prasyarat mutlak untuk memulai kembali negosiasi damai.
Kepentingan Geopolitik di Balik Pengakuan
Menurut pengamat Timur Tengah dari Universitas Georgetown, Prof. Karim Haddad, ada dua sisi dari dukungan ini:
“Pertama, pengakuan Palestina mengurangi tekanan moral terhadap Barat atas agresi Israel. Kedua, dengan menyingkirkan Hamas dari politik, kontrol kawasan bisa diarahkan kembali kepada sekutu-sekutu moderat.”
Langkah ini juga membuka peluang normalisasi lebih luas antara Israel dan negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir, yang selama ini keberatan dengan pengaruh militer Hamas di kawasan.
Apa Kata Hamas?
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyebut upaya ini sebagai “penculikan agenda nasional rakyat Palestina.”
“Mereka ingin menciptakan negara boneka tanpa perlawanan, tanpa identitas perjuangan. Kami menolak pengakuan semu semacam itu,” katanya dalam konferensi pers di Khan Younis, Gaza.
Kesimpulan: Pengakuan yang Menyimpan Bahaya?
Dukungan internasional terhadap Palestina tampaknya sedang naik daun, namun syarat pelucutan Hamas berpotensi memicu perpecahan internal yang serius. Rakyat Palestina yang telah puluhan tahun menderita di bawah blokade dan pendudukan, kini dihadapkan pada pilihan sulit: menerima negara dengan syarat atau menolak negara tapi mempertahankan hak perjuangan.
Apakah ini awal dari kemerdekaan Palestina, atau hanya lembaran baru dari dominasi geopolitik global?
Waktu dan suara rakyat Palestina sendiri yang akan menjawabnya.
Referensi:
- El País. (30 Juli 2025). Los países árabes piden a Hamás que deje las armas y abandone el poder en Gaza. https://elpais.com
- SvD Nyheter. (30 Juli 2025). Arabländernas nya krav: Hamas ska ge upp. https://www.svd.se
- Metrotvnews. (30 Juli 2025). Negara Arab desak Hamas lepas Gaza demi Palestina. https://www.metrotvnews.com
- PCPSR Survey May 2025. (2025). Public Opinion Poll #89. [https://pcpsr.org/en/node/955]
- Republika. (31 Juli 2025). Pengakuan Palestina atau Akal-akalan Lucuti Hamas? https://news.republika.co.id/berita/t0990r393
