UMIKA.ID, Jakarta — Aksi protes besar yang mengguncang Indonesia pada Agustus 2025 meninggalkan jejak panjang. Gelombang unjuk rasa yang semula dipicu oleh isu sosial-ekonomi dan kasus kekerasan aparat, kini berkembang menjadi seruan untuk perubahan menyeluruh. Dari jalanan, suara rakyat kini menemukan bentuk baru: paket “17+8 Tuntutan Rakyat” yang disuarakan oleh figur publik ternama, termasuk Jerome Polin.
Inisiatif ini memuat 25 tuntutan, terbagi ke dalam dua kategori. Sebanyak 17 poin jangka pendek harus dijawab pemerintah paling lambat dalam sepekan, sedangkan 8 poin jangka panjang diberi tenggat hingga satu tahun.
Gerakan ini bukan sekadar simbolis, melainkan akumulasi keresahan masyarakat yang selama ini menggumpal.
Latar Belakang: Dari Demonstrasi ke Formulasi Aspirasi
Gelombang protes yang melanda sejumlah kota besar Indonesia bukan sekadar reaksi spontan. Ada akumulasi rasa frustrasi publik terhadap kebijakan ekonomi, transparansi politik, hingga penanganan aparat yang dinilai represif.
Kasus tragis meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob, menjadi pemicu utama ledakan emosi publik. Peristiwa itu memunculkan tuntutan penyelidikan independen dan akuntabilitas aparat.
Di tengah situasi ini, sejumlah figur publik yang memiliki basis pengikut besar di media sosial mencoba menyalurkan keresahan masyarakat ke jalur yang lebih konstruktif. Jerome Polin, bersama Andovi Da Lopez, Fathia Izzati, Abigail Limuria, hingga Andhyta Firselly Utami, kemudian merumuskan “17+8 Tuntutan Rakyat.”
Isi 17 Tuntutan Jangka Pendek: Sempoa Seminggu
Tuntutan jangka pendek ini dianggap mendesak karena berkaitan langsung dengan situasi krisis yang sedang berlangsung.
- Kepada Presiden
- Tarik militer dari penegakan hukum sipil.
- Bentuk komisi independen untuk mengusut kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat lainnya.
- Kepada DPR
- Bekukan kenaikan tunjangan dan fasilitas anggota.
- Batalkan rencana pemberian fasilitas baru, termasuk pensiun seumur hidup.
- Terapkan transparansi penggunaan anggaran.
- Majelis Kehormatan DPR mengusut anggota yang terlibat skandal.
- Kepada Partai Politik
- Pecat kader yang terbukti melanggar etika atau terlibat kasus besar.
- Umumkan komitmen keberpihakan kepada rakyat.
- Buka ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
- Kepada Kepolisian
- Bebaskan demonstran yang ditahan.
- Hentikan tindakan kekerasan dalam menangani aksi.
- Usut oknum yang melanggar HAM.
- Kepada TNI
- Kembali ke barak dan hentikan campur tangan dalam urusan sipil.
- Tegakkan disiplin internal agar tidak ada intervensi ke ranah kepolisian.
- Beri jaminan publik bahwa TNI tak akan masuk ke ranah politik sipil.
- Kepada Kementerian Ekonomi & Sektoral
- Pastikan upah layak bagi semua pekerja.
- Lakukan langkah darurat mencegah PHK massal.
- Libatkan serikat pekerja dalam perumusan kebijakan.
Tuntutan ini diberi batas waktu hanya satu minggu, dengan harapan pemerintah merespons cepat sebelum krisis semakin dalam.
8 Tuntutan Jangka Panjang: Reformasi dalam Satu Tahun
Selain tuntutan cepat, para penggagas juga menekankan pentingnya reformasi menyeluruh yang butuh waktu lebih panjang.
- Reformasi total DPR: membersihkan lembaga dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
- Pembenahan partai politik: memperkuat pengawasan, transparansi, dan rekrutmen kader.
- Reformasi pajak: memastikan sistem lebih adil dan tidak membebani masyarakat kecil.
- RUU Penyitaan Aset: segera disahkan dan ditegakkan.
- Reformasi kepolisian: menekankan profesionalisme dan sikap humanis.
- Militer kembali ke barak: memastikan tidak ada lagi dualisme peran sipil-militer.
- Penguatan Komnas HAM dan lembaga independen: agar pengawasan lebih efektif.
- Evaluasi kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan: demi keadilan sosial dan stabilitas jangka panjang.
Targetnya, delapan poin ini harus rampung sebelum 31 Agustus 2026.
Mengapa Figur Publik Ikut Bicara?
Keterlibatan figur publik dalam isu politik dan sosial bukan hal baru. Namun, kali ini resonansinya jauh lebih kuat karena mereka memiliki pengikut jutaan di media sosial.
Jerome Polin, misalnya, dikenal sebagai edukator dan konten kreator yang kerap membahas pendidikan, matematika, dan motivasi. Dengan tampil menyuarakan isu serius seperti reformasi politik, ia berhasil menarik perhatian kelompok muda yang sebelumnya mungkin apatis terhadap isu pemerintahan.
“Ini bukan tuntutan dari satu dua orang, tapi cerminan keresahan kolektif,” kata Jerome dalam pernyataan yang dikutip dari akun resminya.
Reaksi Publik dan Pemerintah
Publik menyambut baik adanya formulasi tuntutan yang lebih terstruktur. Tagar terkait “17+8 Tuntutan Rakyat” sempat menjadi tren di media sosial. Banyak netizen menilai, langkah ini bisa menjadi jembatan agar suara demonstran tidak hilang begitu saja.
Namun, dari sisi pemerintah, respons masih terbatas. Hingga awal September 2025, belum ada pernyataan resmi yang menyinggung secara rinci poin-poin tuntutan tersebut. Pemerintah hanya menegaskan komitmennya menjaga stabilitas dan membuka ruang dialog dengan mahasiswa.
Sementara itu, sejumlah politisi di DPR menganggap tuntutan pembekuan tunjangan anggota dewan sebagai “populis” dan sulit diterapkan tanpa revisi regulasi.
Analisis: Simbolik atau Realistis?
Pengamat politik menilai, “17+8 Tuntutan Rakyat” punya kekuatan moral yang besar, tapi implementasinya bergantung pada niat politik elite. Tuntutan jangka pendek seperti penghentian kekerasan aparat relatif realistis untuk segera dipenuhi. Namun, tuntutan jangka panjang seperti reformasi total DPR jelas membutuhkan proses lebih rumit.
Meski demikian, paket tuntutan ini tetap penting sebagai dokumen aspirasi publik. Ia menjadi “peta jalan” perbaikan yang bisa terus ditekan kepada pemerintah oleh masyarakat sipil.
Harapan dan Jalan ke Depan
Jerome Polin dan kawan-kawan menegaskan bahwa gerakan ini bukan bertujuan menjatuhkan pemerintahan, melainkan menuntut perbaikan sistem. Mereka berharap pemerintah merespons dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji politik.
“Kalau suara rakyat diabaikan, maka kepercayaan terhadap demokrasi bisa runtuh,” tulis Andhyta Firselly Utami dalam akun X pribadinya.
Kini, bola panas berada di tangan para pemangku kebijakan. Apakah 17 tuntutan mendesak bisa dijawab dalam waktu sepekan? Dan apakah delapan reformasi besar bisa diwujudkan dalam setahun?
Jawaban pemerintah akan menentukan arah demokrasi Indonesia ke depan.
