UMIKA.ID, Gaza — Pada 2 Agustus 2025, Hamas secara tegas menyatakan tidak akan menyerahkan senjata atau berhenti melakukan perlawanan bersenjata hingga terbentuk 「negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya」 (Reuters, A News). Pernyataan ini muncul sebagai respons langsung terhadap klaim bahwa Hamas telah menunjukkan kesiapan untuk melakukan demilitarisasi (Al Jazeera).
Dalam pernyataannya, Hamas menegaskan hak melawan pendudukan Israel sebagai hak nasional dan hukum internasional yang tidak bisa diabaikan selama hak-hak Palestina belum dipulihkan secara utuh, terutama kedaulatan atas negara Palestina dengan Yerusalem sebagai pusat pemerintahan (A News, JVIM).
Konteks Negosiasi dan Hambatan Terbaru
Negosiasi tidak langsung antara Hamas dan pihak Israel untuk mencapai gencatan senjata 60 hari serta pembebasan sandera sempat mengalami kemajuan, tetapi kemudian gagal mencapai kesepakatan karena perbedaan sikap tentang proses demiliterisasi dan masa depan politik Gaza (Al Jazeera). Di saat yang sama, Qatar dan Mesir sebagai mediator mendukung deklarasi yang diinisiasi oleh Prancis dan Arab Saudi agar Hamas menyerahkan senjata kepada Otoritas Palestina yang diakui secara internasional (Reuters).
Reaksi Internasional dan Dampaknya
Deklarasi ini mendapat dukungan luas dari sejumlah negara Arab dan Uni Eropa, yang menuntut integrasi politik Palestina di bawah kerangka Otoritas Palestina serta desakan bagi demiliterisasi Hamas sebagai syarat menuju solusi dua negara (New York Post, The Times of Israel). Namun Hamas tetap bersikukuh bahwa senjata mereka merupakan bagian tak terpisahkan dari perjuangan nasional hingga tercapai kemerdekaan Palestina penuh (JVIM, Al Jazeera).
Sementara itu, utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, bertemu dengan Presiden Israel Benjamin Netanyahu dan keluarga sandera, menyatakan sedang mengembangkan rencana komprehensif untuk mengakhiri perang di Gaza—termasuk kemungkinan demiliterisasi Hamas. Namun Hamas secara eksplisit membantah klaim bahwa mereka pernah menyatakan kesiapan untuk menyerahkan senjata (Reuters).
Krisis Kemanusiaan sebagai Latar
Hingga kini, lebih dari 60.000 orang tewas di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, termasuk banyak anak-anak dan korban kelaparan. Situasi semakin diperparah dengan rilis video oleh Hamas yang menunjukkan sandera Israel dalam kondisi memprihatinkan, memicu kecaman publik global terhadap penggunaan sandera sebagai senjata politik (The Guardian, Reuters).
Kesimpulan: Jalan Papua Menuju Perdamaian
Pernyataan Hamas ini memperjelas bahwa jalur politik apa pun yang tidak memenuhi syarat kenegaraan Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kota kemungkinan besar tidak akan diterima. Ini turut memperumit proses diplomasi internasional dan visibilitas perjuangan rakyat Palestina di kancah global. Tanpa kesepakatan politik yang menyertakan syarat mutlak kedaulatan tersebut, prospek tercapainya gencatan senjata jangka panjang dan pembebasan sandera tetap menghadapi jurang perbedaan yang dalam.
