UMIKA.ID, Tel Aviv, 10 Juni 2025 — Pemerintah Israel akan mendeportasi aktivis iklim Greta Thunberg bersama 11 aktivis internasional lainnya setelah kapal yang mereka tumpangi dalam misi kemanusiaan ke Gaza dicegat oleh Angkatan Laut Israel pada Senin (8/6). Kapal tersebut merupakan bagian dari armada The Freedom Flotilla yang berangkat dari Italia pada 1 Juni 2025, membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Gaza yang tengah berada di bawah blokade dan serangan Israel.
Kementerian Luar Negeri Israel mengonfirmasi bahwa seluruh aktivis, termasuk Thunberg, telah dibawa ke Bandara Ben Gurion, Tel Aviv, untuk dideportasi ke negara asal masing-masing. “Para penumpang ‘Selfie Yacht’ (sebutan dari otoritas Israel untuk kapal yang membawa Thunberg) tiba di Bandara Ben Gurion untuk berangkat dari Israel dan kembali ke negara asal mereka,” demikian pernyataan resmi Kemlu Israel melalui platform X (sebelumnya Twitter), seperti dikutip dari Reuters.
Menurut otoritas Israel, beberapa aktivis menolak menandatangani dokumen deportasi. “Mereka yang menolak menandatangani dokumen deportasi dan meninggalkan Israel akan dibawa ke hadapan otoritas peradilan,” lanjut pernyataan tersebut.
Misi Kemanusiaan
Armada bantuan yang mengangkut para aktivis itu diprakarsai oleh Koalisi The Freedom Flotilla, sebuah jaringan internasional yang telah berulang kali mengorganisasi pelayaran kemanusiaan ke Gaza dalam upaya menembus blokade laut Israel yang diberlakukan sejak 2007. Di kapal yang sama dengan Thunberg, terdapat sejumlah jurnalis, aktor, dan anggota parlemen dari berbagai negara Eropa.
Dalam pernyataan terbarunya, Koalisi Freedom Flotilla mengonfirmasi bahwa semua aktivis saat ini berada di dalam tahanan Israel sambil menunggu proses pemulangan. “Mereka mungkin diizinkan terbang keluar dari Tel Aviv paling cepat malam ini,” tulis Freedom Flotilla dalam unggahan di X.
Reaksi Dunia
Penahanan dan deportasi Greta Thunberg, yang selama ini dikenal sebagai simbol perlawanan anak muda terhadap krisis iklim dan ketidakadilan global, memicu kecaman dari berbagai kelompok HAM dan aktivis di Eropa. Banyak yang menilai tindakan Israel sebagai bentuk pembungkaman terhadap solidaritas sipil global terhadap krisis kemanusiaan di Gaza.
Sementara itu, pihak Israel menegaskan bahwa misi apapun yang mencoba masuk ke wilayah Gaza tanpa koordinasi resmi dianggap sebagai pelanggaran hukum maritim dan keamanan nasional. “Tidak ada toleransi untuk provokasi yang membahayakan keamanan wilayah perairan Israel,” ujar juru bicara militer Israel.
Situasi di Gaza
Sejak awal 2025, eskalasi serangan udara dan blokade ketat yang diberlakukan Israel di Gaza telah menyebabkan ribuan korban jiwa dan memperparah krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. PBB dan berbagai organisasi kemanusiaan internasional terus menyerukan gencatan senjata dan akses kemanusiaan tanpa hambatan.
Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) melaporkan bahwa lebih dari separuh fasilitas medis dan sekolah di Gaza tidak lagi berfungsi akibat serangan dan kekurangan pasokan. Di tengah situasi ini, berbagai misi solidaritas internasional mencoba mengirim bantuan melalui laut, meskipun kerap kali diadang oleh otoritas Israel.
Solidaritas Lintas Negara
Greta Thunberg sebelumnya menyampaikan bahwa keterlibatannya dalam misi kemanusiaan ke Gaza bukan hanya bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina, tetapi juga sebagai pesan kepada dunia bahwa “keadilan iklim tidak bisa dipisahkan dari keadilan sosial dan kemanusiaan.”
Kehadirannya dalam misi The Freedom Flotilla menjadi simbol penting bagi keterlibatan generasi muda dalam isu-isu global yang kompleks, seperti pendudukan, ketimpangan, dan hak asasi manusia.
Catatan Redaksi: Artikel ini akan diperbarui sesuai perkembangan lebih lanjut, termasuk kepastian keberangkatan para aktivis dari Israel dan reaksi komunitas internasional.
