Oleh : Dwi Aulia Syafira, Mahasiswi Universitas Negeri Malang
Ketika Sawit datang, Hutan Adat Pergi
Papua selalu disebut sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, selain tanahnya kaya akan emas, tembaga dan gas alam, sekarang kelapa sawit menjadi primadona baru. Pemerintah melalui berbagai kebijakan mendorong ekspansi sawit di Papua, khususnya di merauke, Boven Digoel dan Fakfak. Ribuan hekrtar hutan adat dikonversi menjadi perkebunan sawit secara besar besaran. Janji yang diberikan terdengar indah : lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Namun di balik angka investasi yang menggiurkan, terdapat tangisan masyarakat adat yang tidak terdengar. Dokumenter “Indonesia’s Palm Oil Curse” dari Al Jazeera memperlihatkan bagaimana suku Mahuze kehilangan hutan yang selama ratusan tahun ini menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Keseluruhan dari mereka kehilangan sagu, obat-obatan, hewan buruan, dan air bersih. Sungai yang dulu jernih berubah keruh karena limbah dari perkebunan dan pabrik pengolahan sawit. Anak-anak mereka tidak lagi belajar meramu sagu, tetapi juga tidak mendapatkan sekolah yang layak. Mereka jatuh ke dalam jurang antara dua dunia: tradisi yang hancur dan modernitas yang tidak pernah sampai.
Pembangunan sawit di Papua benar benar untuk siapa ? Apakah ini benar-benar upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, atau sekadar mengulang pola kolonialisme ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya alam untuk keuntungan segelintir korporasi dan elite?
Modernisasi yang Buta: Ketika Rostow Gagal di Papua
Dari perspektif teori modernisasi ala W.W. Rostow, ekspansi sawit di Papua mungkin tampak seperti cerita kemajuan klasik. Rostow akan mengatakan bahwa Papua sedang bergerak dari traditional society menuju preconditions for take-off. Perkebunan sawit dianggap sebagai pintu masuk masyarakat tradisional menuju ekonomi pasar, uang tunai, dan integrasi nasional. Petani plasma diharapkan menikmati kesejahteraan berkat kontrak dengan korporasi.
Namun, asumsi linearitas dan universalisme Rostow gagal total di Papua. Modernisasi yang datang tidak lengkap. Yang datang hanya eksploitasi, bukan sekolah, rumah sakit, atau kebebasan substantif. Perkebunan sawit hadir tanpa diiringi pembangunan infrastruktur dasar yang memadai. Jalan yang dibangun hanya untuk mengangkut tandan buah segar ke pabrik, bukan untuk menghubungkan desa-desa terisolasi dengan layanan publik. Listrik dan air bersih tetap menjadi mimpi bagi sebagian besar masyarakat adat di sekitar perkebunan.
Lebih parah lagi, modernisasi sawit di Papua mengabaikan fakta bahwa masyarakat adat memiliki sistem ekonomi subsisten yang sudah berjalan selama berabad-abad. Hutan bukanlah “tanah kosong” yang menunggu untuk dibuka. Hutan adalah supermarket, apotek, gereja, bahkan hidup mereka sekaligus. Memaksakan model perkebunan monokultur skala besar tanpa memahami kearifan lokal sama saja dengan melakukan kekerasan kultural.
Dependensi di Pinggiran: Papua sebagai Korban Struktur Global
Teori dependensi Andre Gunder Frank memberikan bacaan yang lebih jujur tentang apa yang terjadi di Papua. Frank mengingatkan bahwa keterbelakangan bukanlah kondisi awal atau akibat dari “keterlambatan” modernisasi. Keterbelakangan diproduksi secara aktif oleh integrasi ke dalam kapitalisme global yang eksploitatif. Semakin terintegrasi, semakin terbelakang.
Rantai metropolis-satelit Frank bekerja dengan sempurna di Papua. Tandan buah segar dari kebun sawit di pedalaman Merauke diangkut ke pabrik pengolahan lokal milik korporasi. Minyak sawit mentah kemudian diekspor ke pabrik pengolahan lanjutan di Malaysia dan Singapura. Setelah menjadi minyak goreng, biodiesel, dan bahan baku industri makanan, produk akhir dijual ke konsumen di Eropa dan China. Dalam rantai ini, surplus terus-menerus diekstraksi dari Papua. Petani plasma dan buruh perkebunan menerima upah rendah. Masyarakat adat kehilangan sumber daya hidup mereka tanpa kompensasi yang adil. Sementara itu, pemegang saham korporasi di Kuala Lumpur, Singapura, dan Jakarta menikmati keuntungan miliaran dolar.
Cardoso memandang ini lebih moderat. Ia percaya bahwa dalam situasi ketergantungan, associated dependent development mungkin terjadi. Namun di Papua, bahkan dependent development pun sulit ditemukan. HDI Papua adalah yang terendah di Indonesia. Harapan hidup hanya 66 tahun. Angka melek huruf hanya 75 persen. Akses ke air bersih dan sanitasi layak sangat minim. Dengan kata lain, Papua membiayai pembangunan daerah lain sambil tetap menjadi yang paling terbelakang.
Immanuel Wallerstein akan menempatkan Papua di posisi paling bawah dalam hierarki sistem dunia: periphery of the periphery. Bahkan ketika Indonesia secara nasional bergerak menuju semi-periphery dengan industrialisasi, kelas menengah yang tumbuh, dan kapasitas negara yang meningkat Papua tetap menjadi sasaran ekstraksi sumber daya alam. Negara hadir bukan sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai pengawal korporasi. Izin konsesi sawit diberikan dengan mudah, sementara pengakuan hak ulayat masyarakat adat terus diabaikan. Kewajiban pelepasan kawasan hutan sering dilanggar. Penggusuran terjadi tanpa Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).
Negara dalam Jerat Oligarki: Policy Capture ala Papua
Dari perspektif aktor pembangunan yang dikembangkan Peter Evans, kita bisa menganalisis mengapa negara gagal melindungi masyarakat adat Papua. Evans membedakan antara developmental state (birokrasi otonom dan tertanam dalam jaringan industri produktif), intermediate state (kapasitas campuran, parsial), dan predatory state (aparatus negara digunakan untuk akumulasi pribadi penguasa).
Sayangnya, di sektor sawit Papua, negara lebih mendekati intermediate state dengan kecenderungan predatory. Birokrasi di Kementerian Pertanian dan KLHK memiliki kantong kapasitas teknis, tetapi kebijakan sawit sangat dipengaruhi oleh policy capture oleh oligarki sawit. Kelompok usaha besar seperti Wilmar, Sinar Mas, dan Musim Mas memiliki akses istimewa ke pembuat kebijakan. Lobi mereka efektif dalam mempertahankan moratorium sawit yang longgar, penghapusan sanksi berat bagi pelanggar, dan relaksasi aturan perizinan di kawasan hutan. Negara tidak berani menekan investor sawit karena khawatir investasi lari ke Malaysia atau Filipina. Inilah race to the bottom yang merugikan rakyat kecil.
Mengukur Pembangunan dengan Mata Tertutup: Kritik GDP dan Capability Approach
Dari sudut pandang pengukuran pembangunan, paradoks sawit di Papua sangat gamblang. Papua memiliki Pendapatan Regional Bruto (PRB) yang relatif tinggi, disumbang oleh tambang Grasberg dan ekspor sawit. Namun, Human Development Index (HDI)-nya adalah yang terendah di Indonesia. Stiglitz, Sen, dan Fitoussi (2010) dalam Mismeasuring Our Lives telah memperingatkan bahwa GDP yang tumbuh bisa sangat menyesatkan jika tidak disertai indikator distribusi dan well-being. Papua adalah contoh sempurna dari peringatan ini.
Amartya Sen melalui capability approach-nya akan mengatakan bahwa penduduk Papua mengalami capability deprivation mereka tidak memiliki kebebasan substantif untuk mencapai kehidupan yang mereka hargai. Mereka mungkin tidak “miskin” dalam ukuran pendapatan moneter (jika bekerja di perkebunan sawit), tetapi mereka miskin dalam hal akses ke pendidikan, kesehatan, air bersih, dan partisipasi politik. Kemiskinan bukan hanya kurangnya uang, tetapi hilangnya pilihan. Multidimensional Poverty Index (MPI) menangkap realitas ini dengan lebih baik daripada garis kemiskinan moneter BPS.
Mematahkan Rantai Eksploitasi
Ekspansi sawit di Papua tidak boleh dibaca sekadar sebagai cerita investasi dan pertumbuhan. Ia harus dibaca sebagai proyek politik ekonomi yang sarat dengan relasi kuasa asimetris, eksploitasi struktural, dan kekerasan kultural terhadap masyarakat adat. Pembangunan sawit telah mengulang pola kolonialisme dalam bentuk baru: tanah dirampas, tenaga kerja dieksploitasi, dan surplus mengalir ke pusat.
Apa yang perlu diubah? Pertama, hentikan pemberian izin konsesi sawit baru di Papua sebelum ada pengakuan hukum penuh atas hak ulayat. Kedua, terapkan FPIC (Free, Prior, Informed Consent) yang mengikat secara hukum: tidak boleh ada satu hektar pun tanah adat yang dibuka tanpa persetujuan masyarakat yang sah, bebas dari tekanan, dan didahului dengan informasi yang lengkap. Ketiga, ubah paradigma pembangunan Papua dari ekstraksi sumber daya menjadi pemenuhan hak dasar: pendidikan gratis hingga menengah, akses air bersih untuk semua, layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, serta pengakuan terhadap ekonomi subsisten yang sudah ada sejak lama. Keempat, revisi sistem bagi hasil sawit sehingga masyarakat adat penerima manfaat langsung, bukan sekadar kompensasi simbolis. Kelima, gunakan dashboard indikator pembangunan untuk Papua yang mencakup indikator kualitas hidup, distribusi manfaat, dan keberlanjutan ekologis bukan sekadar PRB dan angka ekspor.
Pembangunan tidak boleh lagi menjadi alasan untuk mengulang kolonialisme. Sudah saatnya kita mengakui bahwa kemajuan sejati diukur dari apakah mereka yang paling lemah menjadi lebih berdaya, bukan dari seberapa besar korporasi semakin kaya. Sawit bisa menjadi berkah bagi Papua, tetapi hanya jika dikelola dengan keadilan sebagai fondasi, bukan sekadar aksesori.
Daftar Pustaka
- Frank, A.G. (1966). The Development of Underdevelopment. Monthly Review, 18(4), 17-31.
- Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
- Stiglitz, J., Sen, A., & Fitoussi, J.P. (2010). Mismeasuring Our Lives. The New Press.
- Wallerstein, I. (2004). World-Systems Analysis. Duke University Press.
- Evans, P. (1995). Embedded Autonomy. Princeton University Press.
- Banks, N., Hulme, D., & Edwards, M. (2015). NGOs, States, and Donors Revisited. World Development, 66, 707-718.
